Kenaikan UMP DKI Jakarta 2024: Hanya 3,38 Persen
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Angka ini naik 3,38 persen dibanding UMP Tahun 2023 sebesar Rp4,9 juta.
Kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 ini sesuai dengan usulan besaran UMP yang disampaikan unsur pemerintah dalam sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam sidang tersebut kalangan pengusaha mengusulkan Rp.5.043.068, dan unsur serikat buruh Rp.5.637.068.
Pemerintah DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, telah ditetapkan formula kenaikan upah minimum dengan rumusan, nilai penyesuaian upah minimum adalah pertumbuhan ekonomi x alfa x upah minimum berjalan. Rumusan itu berlaku untuk UMP yang telah melebihi batas atas.
Batas atas UMP DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.274.200. Nilai ini merupakan hasil perhitungan dari rata-rata pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selama 3 tahun terakhir, yaitu 5,03%.
Kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 ini disambut baik oleh para pekerja. Namun, serikat buruh tetap menyayangkan kenaikan UMP yang dinilai masih terlalu rendah.
"Kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 ini tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup di Jakarta," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menurut Said Iqbal, biaya hidup di Jakarta telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 yang hanya 3,38 persen dinilai tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup tersebut.
"Kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 ini hanya mampu menambah daya beli pekerja sebesar 0,1 persen," kata Said Iqbal.
Pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu pekerja yang terdampak kenaikan UMP DKI Jakarta 2024. Kebijakan tersebut antara lain, subsidi transportasi, subsidi listrik, dan subsidi pangan.
"Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.