Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah.
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tempat kendaraan tersebut dioperasikan atau dimiliki.
Jenis-Jenis Pajak Kendaraan Bermotor
Terdapat dua jenis pajak kendaraan bermotor, yaitu:
-
Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan (PKB Tahunan)
PKB Tahunan adalah pajak yang dikenakan setiap tahun atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Besarnya PKB Tahunan dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. -
Pajak Kendaraan Bermotor Progresif (PKB Progresif)
PKB Progresif adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dengan jenis dan atau golongan yang sama. Besarnya PKB Progresif dihitung secara progresif berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak.
Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor
Pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.
Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor
Wajib pajak PKB adalah setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang dioperasikan atau dimiliki di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tempat kendaraan tersebut dioperasikan atau dimiliki.
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
Subjek pajak PKB adalah kendaraan bermotor, yaitu kendaraan yang memiliki roda dan digerakkan oleh motor, baik yang dipergunakan di jalan darat, di air, maupun di udara.
Objek Pajak Kendaraan Bermotor
Objek pajak PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Tarif PKB ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- PKB Tahunan: Tidak melebihi 2% dari nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
- PKB Progresif: Tidak melebihi 2% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang pertama, dan ditambah 0,5% untuk setiap kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya.
Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui:
- Loket Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)
- Online banking
- Internet banking
- ATM
- Tokopedia
- Bukalapak
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Apabila wajib pajak terlambat membayar PKB, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Denda tersebut dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak hingga tanggal pembayaran pajak.
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah daerah seringkali memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan denda dan atau pokok pajak terutang bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB.
Tips Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tepat Waktu
Agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran PKB, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan:
- Catat tanggal jatuh tempo pembayaran PKB.
- Bayar PKB sebelum tanggal jatuh tempo.
- Manfaatkan fasilitas pembayaran online atau e-Samsat.
- Jika memungkinkan, simpan bukti pembayaran PKB.
Kesimpulan
Pembayaran PKB tepat waktu merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Selain untuk memenuhi kewajiban perpajakan, pembayaran PKB juga berkontribusi pada peningkatan PAD dan pembangunan daerah.
FAQ Pajak Kendaraan Bermotor
FAQ ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan umum dan mengklarifikasi aspek-aspek penting terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pertanyaan 1: Siapa yang wajib membayar PKB?
Setiap orang atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang dioperasikan atau dimiliki di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tempat kendaraan tersebut dioperasikan atau dimiliki.
Pertanyaan 2: Apa saja jenis PKB?
PKB Tahunan dan PKB Progresif.
Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung PKB Tahunan?
PKB Tahunan dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dengan tarif maksimal 2%.
Pertanyaan 4: Apa sanksi keterlambatan pembayaran PKB?
Denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
Pertanyaan 5: Bagaimana cara membayar PKB secara online?
Pembayaran PKB secara online dapat dilakukan melalui e-Samsat, internet banking, atau ATM.
Pertanyaan 6: Benarkah pemerintah daerah sering memberikan pemutihan PKB?
Ya, pemerintah daerah seringkali memberikan pemutihan PKB, yaitu penghapusan denda dan/atau pokok pajak terutang bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB.
FAQ ini memberikan pemahaman dasar tentang PKB, termasuk jenis, tarif, sanksi, dan cara pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menghubungi instansi terkait.
Kesimpulan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor. PKB memiliki jenis, tarif, dan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada peraturan pemerintah daerah setempat.
Pembayaran PKB secara tepat waktu sangat penting untuk menghindari denda keterlambatan dan berkontribusi pada pembangunan daerah. PKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.