Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan ini merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang selama ini telah menjadi polemik di masyarakat.
Berdasarkan PP tersebut, tenaga honorer K2 yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi PPPK melalui seleksi. Seleksi PPPK akan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara bertahap.
Proses verifikasi dan validasi data tenaga honorer K2 telah dilakukan oleh BKN sejak tahun 2022. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan validitas data tenaga honorer K2.
Pada tanggal 30 November 2023, BKN telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi data tenaga honorer K2. Berdasarkan pengumuman tersebut, sebanyak 2.357.226 tenaga honorer K2 dinyatakan lolos verifikasi.
Daftar nama honorer K2 yang lolos verifikasi dapat diakses melalui situs resmi BKN di alamat pendataan.bkn.go.id. Untuk dapat mengakses daftar tersebut, honorer K2 harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang telah terverifikasi.
Berikut adalah langkah-langkah untuk cek daftar nama honorer K2 yang lolos verifikasi BKN:
- Kunjungi situs resmi BKN di alamat pendataan.bkn.go.id.
- Klik menu “Verifikasi Data”.
- Masukkan NIK dan NIP yang telah terverifikasi.
- Klik tombol “Cek”.
Jika nama Anda tercantum dalam daftar, maka Anda dinyatakan lolos verifikasi BKN. Anda dapat mengikuti seleksi PPPK untuk mendapatkan kesempatan menjadi PPPK.
Bagi honorer K2 yang dinyatakan tidak lolos verifikasi BKN, dapat mengajukan keberatan kepada BKN melalui aplikasi MySAPK BKN. Pengajuan keberatan dapat dilakukan mulai tanggal 1 hingga 15 Desember 2023.
Pemerintah telah menetapkan bahwa tenaga honorer K2 yang tidak lolos verifikasi BKN akan diberhentikan dari status kepegawaiannya pada tahun 2024. Oleh karena itu, honorer K2 yang tidak lolos verifikasi BKN perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang baru.
YA