GARUT, Tarogong Kaler – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut mengadakan Forum Konsultasi Publik untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025. Acara ini digelar di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, pada Selasa (30/1/2024).
Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam menjalankan pembangunan Kabupaten Garut secara efektif. Barnas menyatakan bahwa rencana haruslah rasional agar dapat diimplementasikan dengan baik.
Dalam upaya untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, Barnas mengundang masukan dari masyarakat dan stakeholder.
“Kami mengharapkan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait di luar pemerintah untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat diakomodasi dan dijalankan untuk kemajuan Kabupaten Garut,” ucapnya.
Barnas juga menjelaskan bahwa dokumen perencanaan telah mencantumkan target-target yang rasional, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan terkait stunting, inflasi, kemiskinan, dan mitigasi bencana.
“Penganggaran harus mencerminkan kebutuhan nyata untuk membangun Garut dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pentingnya pengembangan destinasi wisata, termasuk pelestarian budaya Garut seperti pertunjukan adu domba dan wisata kuliner dodol, menjadi fokus dalam perencanaan. Melalui konsultasi publik ini, Barnas berharap rencana pembangunan dapat diperbaiki untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Garut.
“Harus ada peningkatan yang signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yang jelas memperkuat citra positif Garut,” katanya.
Kepala Bappeda Garut, Didit Fajar Putradi, menambahkan bahwa proses konsultasi melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan pelaku usaha. Rangkaian proses ini dimulai sejak bulan Desember dengan kick-off meeting RKPD dan RPJPD serta Forum Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan.
“Proses penyusunan dan konsultasi rancangan awal RKPD dan RPJPD akan berlanjut dengan musyawarah rencana pembangunan dan penyusunan rancangan akhir, yang direncanakan pada bulan Juni 2024 untuk RKPD dan Agustus 2024 untuk RPJPD,” ungkapnya.
