Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu Kabinet Zaken, yaitu kabinet yang dibentuk oleh Presiden tanpa memperhatikan partai politik.
Latar Belakang Pembentukan
Kabinet Djuanda dibentuk di tengah situasi politik yang tidak stabil. Pada saat itu, Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan, seperti pergolakan di daerah, krisis ekonomi, dan tuntutan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.
Presiden Soekarno kemudian memutuskan untuk membentuk kabinet baru yang lebih stabil dan mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kabinet Djuanda dibentuk dengan tujuan untuk:
- Mempercepat pembangunan nasional
- Menangani pergolakan di daerah
- Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi
Program Kerja
Kabinet Djuanda memiliki program kerja yang berfokus pada pembangunan nasional. Program kerja tersebut antara lain:
- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan Republik Indonesia
- Melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar
- Memperjuangkan Irian Barat
- Mempercepat pembangunan
Dewan Nasional
Dewan Nasional dibentuk untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dewan Nasional beranggotakan 50 orang yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, seperti partai politik, organisasi massa, dan tokoh masyarakat.
Normalisasi Keadaan Republik Indonesia
Kabinet Djuanda berupaya untuk menstabilkan situasi politik di Indonesia. Kabinet Djuanda berhasil menyelesaikan berbagai pergolakan di daerah, seperti pemberontakan PRRI/Permesta dan pemberontakan DI/TII.
Pembatalan Konferensi Meja Bundar
Kabinet Djuanda melanjutkan upaya untuk membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar yang menetapkan bahwa Irian Barat berada di bawah kekuasaan Belanda.
Perjuangan Irian Barat
Kabinet Djuanda juga berupaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Kabinet Djuanda berhasil membawa masalah Irian Barat ke forum internasional dan berhasil meraih dukungan dari berbagai negara.
Pembangunan Nasional
Kabinet Djuanda juga berupaya untuk mempercepat pembangunan nasional. Kabinet Djuanda berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Keberhasilan Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda berhasil mencapai berbagai keberhasilan, antara lain:
- Mampu menstabilkan situasi politik di Indonesia
- Mampu menyelesaikan berbagai pergolakan di daerah
- Mampu melanjutkan upaya untuk membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar
- Mampu membawa masalah Irian Barat ke forum internasional
- Mampu menyusun RPLT yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
Keruntuhan Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda berakhir pada 6 Juli 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut mengembalikan Indonesia ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Pertanyaan Terkait Kabinet Djuanda
- Apakah ada perbedaan antara Kabinet Djuanda dan Kabinet Kerja?
Ada perbedaan antara Kabinet Djuanda dan Kabinet Kerja. Kabinet Djuanda adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno tanpa memperhatikan partai politik, sedangkan Kabinet Kerja adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan memperhatikan partai politik.
- Apakah ada pengaruh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terhadap Kabinet Djuanda?
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyebabkan Kabinet Djuanda berakhir. Dekrit Presiden tersebut mengembalikan Indonesia ke sistem Demokrasi Terpimpin, sedangkan Kabinet Djuanda adalah kabinet yang dibentuk berdasarkan sistem Demokrasi Liberal.
- Apakah ada kaitan antara Kabinet Djuanda dan Deklarasi Djuanda?
Ada kaitan antara Kabinet Djuanda dan Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda dirumuskan oleh Kabinet Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah bagian dari wilayah Indonesia.
Kesimpulan
Kabinet Djuanda merupakan salah satu kabinet yang penting dalam sejarah Indonesia. Kabinet Djuanda berhasil mencapai berbagai keberhasilan, antara lain menstabilkan situasi politik di Indonesia, menyelesaikan berbagai pergolakan di daerah, melanjutkan upaya untuk membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar, membawa masalah Irian Barat ke forum internasional, dan menyusun RPLT yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
