Pinjol yang Masuk BI Checking 2023
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan bahwa semua pinjaman online (pinjol) legal wajib masuk ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau yang dulu dikenal dengan BI Checking. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri pinjol, serta melindungi konsumen dari penyalahgunaan data.
Berdasarkan data OJK per Desember 2023, terdapat 148 perusahaan pinjol yang terdaftar dan berizin. Semua perusahaan tersebut wajib melaporkan data kredit debitur ke SLIK, termasuk data pinjaman online yang mereka berikan.
Data kredit debitur yang dilaporkan ke SLIK meliputi:
- Nama debitur
- NIK/Nomor KTP
- Tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Pekerjaan
- Alamat
- Riwayat kredit
- Kolektibilitas
Data kredit debitur ini dapat diakses oleh lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan asuransi. Lembaga keuangan tersebut dapat menggunakan data ini untuk menilai kelayakan kredit calon debitur.
Dengan masuknya data pinjol ke SLIK, maka riwayat kredit debitur pinjol akan tercatat secara resmi. Hal ini akan berdampak pada proses pengajuan kredit di lembaga keuangan lain.
Jika debitur memiliki riwayat kredit yang baik di pinjol, maka hal ini akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan kredit di lembaga keuangan lain. Sebaliknya, jika debitur memiliki riwayat kredit yang buruk di pinjol, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan lembaga keuangan lain untuk menolak permohonan kreditnya.
Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman online, penting untuk memahami risikonya. Selain itu, pastikan bahwa pinjol yang Anda pilih adalah pinjol legal yang terdaftar dan berizin di OJK.
Berikut adalah daftar aplikasi pinjol legal yang masuk BI Checking per Desember 2023:
- Akseleran
- Akulaku
- Amartha
- Asetku
- Danafix
- Danamas
- DanaRupiah
- Finmas
- Indodana
- Kredivo
- Kredivo Syariah
- Kredit Pintar
- Kredivo Tunaiku
- Maucash
- Modalku
- Pinjam Modal
- Pinjaman Go
- Pinjaman KTA
- Pinjam Yuk
- Rupiah Plus
- ShopeePayLater
- UangTeman
- UangMe
Daftar ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan OJK. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi OJK melalui nomor telepon 157.