Sejarah Lahirnya Pancasila: Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan rumit. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, Pancasila baru ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Proses lahirnya Pancasila tidak lepas dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi: adanya keinginan yang kuat dari para pendiri bangsa untuk menciptakan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; adanya perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia yang harus dipersatukan; dan adanya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi.

sejarah lahirnya pancasila

Proses panjang dan rumit.

Dirumuskan oleh Soekarno.
Pertama kali pada 1 Juni 1945.
Ditetapkan pada 18 Agustus 1945.
Faktor internal dan eksternal.
Nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Persatuan, keadilan, kesejahteraan.
Dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dirumuskan oleh Soekarno.

Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Bapak Proklamator karena bersama dengan Mohammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno juga merupakan salah satu tokoh kunci dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima dasar negara, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima dasar negara ini kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila.

Usulan Soekarno tentang Pancasila mendapat dukungan dari para anggota BPUPKI. Namun, ada beberapa anggota BPUPKI yang mengusulkan perubahan pada rumusan Pancasila. Misalnya, Mohammad Yamin mengusulkan agar Pancasila ditambah dengan satu sila, yaitu “Keadilan Sosial”. Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara mengusulkan agar sila “Kebangsaan Indonesia” diganti dengan “Persatuan Indonesia”.

Setelah melalui beberapa kali pembahasan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pancasila merupakan hasil pemikiran Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan.

Pertama kali pada 1 Juni 1945.

Pidato Soekarno di BPUPKI.
Dalam pidatonya di BPUPKI, Soekarno menyampaikan pentingnya dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Ia mengatakan bahwa dasar negara haruslah bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Soekarno kemudian mengusulkan lima dasar negara, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dukungan dari anggota BPUPKI.
Usulan Soekarno tentang Pancasila mendapat dukungan dari para anggota BPUPKI. Namun, ada beberapa anggota BPUPKI yang mengusulkan perubahan pada rumusan Pancasila. Misalnya, Mohammad Yamin mengusulkan agar Pancasila ditambah dengan satu sila, yaitu “Keadilan Sosial”. Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara mengusulkan agar sila “Kebangsaan Indonesia” diganti dengan “Persatuan Indonesia”.
Pembahasan dan perubahan Pancasila.
Setelah melalui beberapa kali pembahasan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun, rumusan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sedikit berbeda dengan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Perbedaan tersebut terletak pada sila pertama, yaitu: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (rumusan 1 Juni 1945) diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (rumusan 18 Agustus 1945).
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan.

Demikianlah sejarah singkat tentang pertama kalinya Pancasila dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan hasil pemikiran Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ditetapkan pada 18 Agustus 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sidang PPKI.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan dasar negara Republik Indonesia. Sidang tersebut dihadiri oleh para tokoh nasional, termasuk Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan Ki Hadjar Dewantara.
Pembahasan dan perubahan Pancasila.
Dalam sidang PPKI, Pancasila yang sebelumnya telah diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 kembali dibahas. Beberapa anggota PPKI mengusulkan perubahan pada rumusan Pancasila. Misalnya, Mohammad Yamin mengusulkan agar Pancasila ditambah dengan satu sila, yaitu “Keadilan Sosial”. Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara mengusulkan agar sila “Kebangsaan Indonesia” diganti dengan “Persatuan Indonesia”.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Setelah melalui beberapa kali pembahasan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rumusan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sedikit berbeda dengan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Perbedaan tersebut terletak pada sila pertama, yaitu: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (rumusan 1 Juni 1945) diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (rumusan 18 Agustus 1945).
Makna penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan tonggak sejarah yang penting. Pancasila menjadi dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila menjadi dasar bagi pembangunan nasional dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demikianlah sejarah singkat tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil pemikiran Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Faktor internal dan eksternal.

Keinginan yang kuat dari para pendiri bangsa.
Para pendiri bangsa Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dasar negara yang kuat dan kokoh. Pancasila kemudian dirumuskan sebagai dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Pancasila kemudian dirumuskan sebagai dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, meskipun mereka berbeda suku, agama, ras, dan golongan.
Nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai tersebut antara lain: gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar bagi perumusan Pancasila.
Faktor eksternal.
Selain faktor internal, lahirnya Pancasila juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi lahirnya Pancasila adalah adanya Perang Dunia II. Perang Dunia II telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Para pendiri bangsa Indonesia menyadari bahwa perang tidak akan membawa kebaikan bagi siapa pun. Mereka kemudian merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan.

Demikianlah sejarah singkat tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan hasil pemikiran Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai tersebut antara lain: gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi dasar bagi perumusan Pancasila.

Gotong royong.
Gotong royong merupakan nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nilai gotong royong tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersatu padu dan bekerja sama dalam membangun bangsa Indonesia.
Musyawarah mufakat.
Musyawarah mufakat merupakan nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berarti menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat. Nilai musyawarah mufakat tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat, bukan melalui kekerasan atau paksaan.
Kekeluargaan.
Kekeluargaan merupakan nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berarti hidup rukun dan damai dalam keluarga dan masyarakat. Nilai kekeluargaan tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, serta hidup rukun dan damai dalam keluarga dan masyarakat.
Keadilan sosial.
Keadilan sosial merupakan nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berarti menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nilai keadilan sosial tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.

Demikianlah sejarah singkat tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi dasar bagi perumusan Pancasila. Pancasila merupakan hasil pemikiran Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Persatuan, keadilan, kesejahteraan.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu:

Persatuan Indonesia.
Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati perbedaan agama. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk bersatu padu dan bekerja sama dalam membangun bangsa Indonesia. Kedua sila tersebut mengajarkan kita untuk hidup rukun dan damai dalam perbedaan, serta untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial.
Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sila ini menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Sila ini juga mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dan tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama.
Kesejahteraan.
Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari Pancasila. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan juga berarti terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai jika kita semua mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

PIC GARUT Public Information Center Garut