Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Republik Indonesia. Dokumen ini pertama kali dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan, tetapi secara umum prinsip-prinsip dasarnya tetap sama.
UUD 1945 terdiri dari dua bagian utama, yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan UUD 1945 berisi tentang tujuan negara, dasar negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Batang Tubuh UUD 1945 berisi tentang pengaturan mengenai hal-hal yang lebih teknis, seperti hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga negara, dan keuangan negara.
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 mengatur tentang berbagai hal, termasuk bentuk negara, pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara.
uud 1945 lengkap
Berikut 7 poin penting mengenai UUD 1945 lengkap:
- Konstitusi negara Indonesia
- Disahkan pada 18 Agustus 1945
- Terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh
- Mengatur tujuan negara, dasar negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan
- Mengatur hak dan kewajiban warga negara
- Mengatur lembaga-lembaga negara
- Mengatur keuangan negara
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 mengatur tentang berbagai hal, termasuk bentuk negara, pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara.
Konstitusi negara Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi mengatur tentang berbagai hal, termasuk bentuk negara, pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara.
UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari dua bagian utama, yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan UUD 1945 berisi tentang tujuan negara, dasar negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Batang Tubuh UUD 1945 berisi tentang pengaturan mengenai hal-hal yang lebih teknis, seperti hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga negara, dan keuangan negara.
UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali disahkan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Namun, secara umum prinsip-prinsip dasar UUD 1945 tetap sama.
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945. UUD 1945 juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara, seperti presiden, DPR, MPR, dan MA, menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
UUD 1945 merupakan konstitusi yang sangat penting bagi negara Indonesia. UUD 1945 mengatur tentang berbagai hal yang fundamental bagi negara, seperti bentuk negara, pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. UUD 1945 juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia.
Disahkan pada 18 Agustus 1945
UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 27 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan agamawan.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945. Sidang tersebut dipimpin oleh Soekarno dan dihadiri oleh seluruh anggota PPKI.
Dalam sidang tersebut, UUD 1945 disahkan secara aklamasi. Artinya, UUD 1945 disahkan dengan suara bulat oleh seluruh anggota PPKI. Pengesahan UUD 1945 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. UUD 1945 menjadi konstitusi pertama negara Indonesia dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia.
Pengesahan UUD 1945 juga merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia telah siap untuk merdeka. UUD 1945 mengatur tentang berbagai hal yang fundamental bagi negara, seperti bentuk negara, pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Dengan adanya UUD 1945, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan bernegara.
UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. UUD 1945 menjadi konstitusi pertama negara Indonesia dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara Indonesia. UUD 1945 juga merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia telah siap untuk merdeka.
Terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh
UUD 1945 terdiri dari dua bagian utama, yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh.
- Pembukaan
Pembukaan UUD 1945 berisi tentang tujuan negara, dasar negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea. Alinea pertama berisi tentang tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea kedua berisi tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Alinea ketiga berisi tentang bentuk negara, yaitu negara kesatuan. Alinea keempat berisi tentang sistem pemerintahan, yaitu republik.
- Batang Tubuh
Batang Tubuh UUD 1945 berisi tentang pengaturan mengenai hal-hal yang lebih teknis, seperti hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga negara, dan keuangan negara. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 37 pasal. Pasal-pasal tersebut dikelompokkan ke dalam 16 bab. Bab I berisi tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara. Bab II berisi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab III berisi tentang Presiden. Bab IV berisi tentang Wakil Presiden. Bab V berisi tentang Menteri-Menteri Negara. Bab VI berisi tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Bab VII berisi tentang Dewan Perwakilan Daerah. Bab VIII berisi tentang Mahkamah Agung. Bab IX berisi tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bab X berisi tentang Komisi Yudisial. Bab XI berisi tentang Mahkamah Konstitusi. Bab XII berisi tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab XIII berisi tentang Pemerintah Daerah. Bab XIV berisi tentang Keuangan Negara. Bab XV berisi tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Bab XVI berisi tentang Perubahan UUD 1945.
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar bagi penyusunan Batang Tubuh UUD 1945. Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
