Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut bisa diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan dapat dilakukan dengan menggunakan nama pribadi atau pihak lain.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa gratifikasi merupakan pemberian yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan penerima gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas. Pemberian gratifikasi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Dalam UU Tipikor, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil atau orang lain yang berhubungan dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan jabatannya atau dengan pekerjaannya.
Gratifikasi
Pemberian yang mempengaruhi keputusan.
- Dapat berupa uang, barang, atau fasilitas.
- Diatur dalam UU Tipikor.
- Dilarang untuk penyelenggara negara dan PNS.
- Wajib dilaporkan kepada KPK.
- Dapat diancam pidana.
- Merusak integritas dan citra lembaga.
Gratifikasi dapat dicegah dengan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel, serta dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada penyelenggara negara dan PNS.
Dapat berupa uang, barang, atau fasilitas.
Gratifikasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain:
- Uang: Pemberian uang dalam bentuk tunai atau transfer.
- Barang: Pemberian barang atau aset, seperti mobil, rumah, atau tanah.
- Fasilitas: Pemberian fasilitas atau layanan, seperti tiket perjalanan, penginapan, atau pengobatan.
Gratifikasi dapat diberikan secara langsung atau tidak langsung. Pemberian secara langsung dilakukan dengan menyerahkan uang, barang, atau fasilitas secara langsung kepada penerima gratifikasi. Pemberian secara tidak langsung dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga.
Gratifikasi juga dapat diberikan dalam bentuk pemberian yang tidak termasuk dalam kategori uang, barang, atau fasilitas. Pemberian tersebut dapat berupa pemberian jabatan, promosi, atau proyek.
Apa pun bentuknya, gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau PNS wajib dilaporkan kepada KPK. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana.
Gratifikasi dapat merusak integritas dan citra lembaga. Oleh karena itu, gratifikasi harus dicegah dan dihindari. Seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah gratifikasi. Masyarakat dapat melaporkan setiap dugaan gratifikasi kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya.
Diatur dalam UU Tipikor.
Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil atau orang lain yang berhubungan dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan jabatannya atau dengan pekerjaannya.
Pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara atau PNS dilarang oleh UU Tipikor. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pemberi gratifikasi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Selain pemberi gratifikasi, penerima gratifikasi juga dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana bagi penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
UU Tipikor juga mengatur tentang kewajiban pelaporan gratifikasi. Penyelenggara negara dan PNS wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana.
Pengaturan gratifikasi dalam UU Tipikor bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat merusak integritas penyelenggara negara dan PNS. Oleh karena itu, gratifikasi harus dicegah dan dihindari.
Dilarang untuk penyelenggara negara dan PNS.
Gratifikasi dilarang untuk penyelenggara negara dan PNS karena dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Gratifikasi dapat membuat penyelenggara negara dan PNS tidak lagi bersikap objektif dan profesional dalam mengambil keputusan. Selain itu, gratifikasi juga dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
- Benturan kepentingan: Gratifikasi dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi penyelenggara negara atau PNS dengan kepentingan publik. Misalnya, seorang pejabat yang menerima gratifikasi dari perusahaan tertentu mungkin akan cenderung memberikan keuntungan kepada perusahaan tersebut dalam kebijakan atau keputusannya.
- Penyalahgunaan wewenang: Gratifikasi dapat mendorong penyelenggara negara atau PNS untuk menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya, seorang pejabat yang menerima gratifikasi dari pengusaha mungkin akan memberikan izin usaha kepada pengusaha tersebut meskipun pengusaha tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- Korupsi: Gratifikasi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Penerimaan gratifikasi dapat membuat penyelenggara negara atau PNS terbiasa menerima pemberian dan pada akhirnya terjerumus ke dalam praktik korupsi.
- Rusaknya citra: Gratifikasi dapat merusak citra penyelenggara negara dan PNS. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara negara dan PNS yang menerima gratifikasi.
Oleh karena itu, gratifikasi dilarang untuk penyelenggara negara dan PNS. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana.
Wajib dilaporkan kepada KPK.
Penyelenggara negara dan PNS wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Kewajiban pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor. Laporan gratifikasi harus disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Laporan gratifikasi harus memuat sekurang-kurangnya:
- Nama dan jabatan penerima gratifikasi.
- Nama dan jabatan pemberi gratifikasi.
- Waktu dan tempat pemberian gratifikasi.
- Jenis dan nilai gratifikasi.
- Alasan pemberian gratifikasi.
- Tindakan yang diambil terhadap gratifikasi tersebut.
Laporan gratifikasi dapat disampaikan secara langsung ke kantor KPK atau melalui pos. KPK juga menyediakan layanan pelaporan gratifikasi secara daring melalui situs web KPK.
Kewajiban pelaporan gratifikasi bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Melalui pelaporan gratifikasi, KPK dapat memantau dan menelusuri aliran gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dan PNS. KPK juga dapat melakukan penindakan terhadap pemberi dan penerima gratifikasi yang melanggar ketentuan UU Tipikor.
Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan gratifikasi yang diketahui atau diduga terjadi. Masyarakat dapat melaporkan gratifikasi kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya. Pelaporan gratifikasi oleh masyarakat dapat membantu KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Dapat diancam pidana.
Pemberian dan penerimaan gratifikasi dapat diancam pidana. Sanksi pidana bagi pemberi dan penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Selain sanksi pidana, pemberi dan penerima gratifikasi juga dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa:
- Pemberhentian sementara dari jabatan.
- Pembebasan sementara dari tugas.
- Penurunan pangkat.
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- Pemberhentian tidak dengan hormat.
Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pemberi dan penerima gratifikasi bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat merusak integritas dan citra penyelenggara negara dan PNS. Oleh karena itu, gratifikasi harus dicegah dan dihindari. Seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah gratifikasi. Masyarakat dapat melaporkan setiap dugaan gratifikasi kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya.
Merusak integritas dan citra lembaga.
Gratifikasi dapat merusak integritas dan citra lembaga. Lembaga yang pegawainya menerima gratifikasi akan dinilai sebagai lembaga yang korup dan tidak kredibel. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada lembaga tersebut.
- Menurunkan kinerja lembaga: Gratifikasi dapat menurunkan kinerja lembaga. Pegawai yang menerima gratifikasi cenderung tidak bekerja secara profesional dan objektif. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan lembaga.
- Menimbulkan konflik kepentingan: Gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pegawai yang menerima gratifikasi dari pihak tertentu mungkin akan lebih memihak kepada pihak tersebut dalam mengambil keputusan.
- Mencoreng citra lembaga: Gratifikasi dapat mencoreng citra lembaga. Masyarakat akan menilai lembaga yang pegawainya menerima gratifikasi sebagai lembaga yang korup dan tidak kredibel.
- Menurunkan kepercayaan masyarakat: Gratifikasi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada lembaga yang pegawainya menerima gratifikasi.
Oleh karena itu, gratifikasi harus dicegah dan dihindari. Seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah gratifikasi. Masyarakat dapat melaporkan setiap dugaan gratifikasi kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya.
FAQ
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang gratifikasi:
Question 1: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?
Answer 1: Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil atau orang lain yang berhubungan dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan jabatannya atau dengan pekerjaannya.
Question 2: Siapa saja yang dilarang menerima gratifikasi?
Answer 2: Penyelenggara negara dan PNS dilarang menerima gratifikasi.
Question 3: Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang?
Answer 3: Segala bentuk gratifikasi dilarang, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas.
Question 4: Bagaimana cara melaporkan gratifikasi?
Answer 4: Gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dan PNS wajib dilaporkan kepada KPK.
Question 5: Apa sanksi bagi pemberi dan penerima gratifikasi?
Answer 5: Pemberi dan penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif.
Question 6: Bagaimana cara mencegah gratifikasi?
Answer 6: Gratifikasi dapat dicegah dengan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel, serta dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada penyelenggara negara dan PNS.
Question 7: Apa yang harus dilakukan jika mengetahui atau menduga terjadinya gratifikasi?
Answer 7: Jika mengetahui atau menduga terjadinya gratifikasi, masyarakat dapat melaporkannya kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya.
Demikian beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang gratifikasi. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan menghubungi KPK melalui saluran yang tersedia.
Selain memahami tentang gratifikasi, Anda juga perlu mengetahui tips-tips untuk mencegah gratifikasi. Tips-tips tersebut akan dijelaskan pada bagian berikutnya.
Tips
Berikut ini adalah beberapa tips untuk mencegah gratifikasi:
Tip 1: Laporkan gratifikasi yang diterima
Jika Anda menerima gratifikasi, segera laporkan kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya. Dengan melaporkan gratifikasi, Anda telah membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Tip 2: Tolak gratifikasi yang ditawarkan
Jika Anda ditawari gratifikasi, tolak dengan tegas. Jangan takut untuk mengatakan “tidak” kepada gratifikasi. Ingat, gratifikasi dapat merusak integritas dan citra lembaga.
Tip 3: Jangan memberi gratifikasi
Jangan memberi gratifikasi kepada penyelenggara negara atau PNS. Memberi gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi. Selain itu, memberi gratifikasi juga dapat merusak integritas dan citra lembaga.
Tip 4: Laporkan dugaan gratifikasi
Jika Anda mengetahui atau menduga terjadinya gratifikasi, segera laporkan kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya. Dengan melaporkan dugaan gratifikasi, Anda telah membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Demikian beberapa tips untuk mencegah gratifikasi. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, Anda telah berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dapat merusak integritas dan citra lembaga. Oleh karena itu, gratifikasi harus dicegah dan dihindari. Seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah gratifikasi.
Conclusion
Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dapat merusak integritas dan citra lembaga. Oleh karena itu, gratifikasi harus dicegah dan dihindari. Seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah gratifikasi.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gratifikasi antara lain:
- Menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel.
- Menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada penyelenggara negara dan PNS.
- Melaporkan gratifikasi yang diterima atau diketahui kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya.
- Menolak gratifikasi yang ditawarkan.
- Tidak memberi gratifikasi kepada penyelenggara negara atau PNS.
Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, kita dapat mencegah terjadinya gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Indonesia bersih, Indonesia maju!
