Hukum Dasar Tidak Tertulis yang Berlaku dalam Praktik Ketatanegaraan Dinamakan Konvensi
Hukum dasar merupakan hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum-hukum lainnya dalam suatu negara. Hukum dasar dibedakan menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah hukum dasar yang dimuat dalam suatu naskah tertulis, seperti Undang-Undang Dasar (UUD). Sedangkan hukum dasar tidak tertulis adalah hukum dasar yang tidak dimuat dalam suatu naskah tertulis, melainkan berkembang dan diakui dalam praktik penyelenggaraan negara.
Hukum dasar tidak tertulis yang berlaku dalam praktik ketatanegaraan dinamakan konvensi. Konvensi merupakan peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh, diikuti, dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak, atau politik dalam penyelenggaraan negara.
Pertanyaan dan Penyelesaian
Berikut adalah 10 pertanyaan dan penyelesaian yang berkaitan dengan pertanyaan "Hukum Dasar Tidak Tertulis yang Berlaku dalam Praktik Ketatanegaraan Dinamakan".
1. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar?
Hukum dasar merupakan hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum-hukum lainnya dalam suatu negara. Hukum dasar dibedakan menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis.
2. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar tertulis?
Hukum dasar tertulis adalah hukum dasar yang dimuat dalam suatu naskah tertulis, seperti Undang-Undang Dasar (UUD).
3. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar tidak tertulis?
Hukum dasar tidak tertulis adalah hukum dasar yang tidak dimuat dalam suatu naskah tertulis, melainkan berkembang dan diakui dalam praktik penyelenggaraan negara.
4. Apa yang dimaksud dengan konvensi?
Konvensi merupakan peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh, diikuti, dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar. Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak, atau politik dalam penyelenggaraan negara.
5. Mengapa hukum dasar tidak tertulis dinamakan konvensi?
Hukum dasar tidak tertulis dinamakan konvensi karena konvensi merupakan peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh, diikuti, dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara.
6. Apa saja sifat-sifat konvensi?
Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut:
- Tumbuh dan berkembang secara alamiah
- Ditaati secara sukarela
- Tidak bertentangan dengan UUD
- Bersifat pelengkap
7. Apa saja contoh konvensi yang berlaku di Indonesia?
Berikut adalah beberapa contoh konvensi yang berlaku di Indonesia:
- Presiden dalam menyampaikan pidato kenegaraan selalu diawali dengan mengucapkan salam kepada seluruh rakyat Indonesia
- Presiden selalu didampingi oleh Wakil Presiden dalam menghadiri acara-acara kenegaraan
- Ketua DPR selalu didahulukan dalam memberikan sambutan dalam rapat paripurna
- Wakil Presiden selalu menggantikan Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan jika Presiden berhalangan hadir
8. Apa perbedaan konvensi dengan UUD?
Perbedaan konvensi dengan UUD adalah sebagai berikut:
| Aspek | Konvensi | UUD |
|---|---|---|
| Bentuk | Tidak tertulis | Tertulis |
| Sumber | Praktik penyelenggaraan negara | Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) |
| Kekuatan mengikat | Tidak dapat ditegakkan oleh pengadilan | Dapat ditegakkan oleh pengadilan |
| Perubahan | Dapat berubah sejalan dengan perkembangan zaman | Sulit untuk diubah |
9. Apa pentingnya konvensi dalam praktik ketatanegaraan?
Konvensi memiliki peran penting dalam praktik ketatanegaraan, yaitu sebagai berikut:
- Melengkapi UUD
- Menciptakan kepastian hukum
- Memperlancar jalannya pemerintahan
10. Bagaimana cara mengubah konvensi?
Konvensi dapat berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Perubahan konvensi dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:
- Perubahan secara alamiah
- Perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi
- Perubahan melalui kesepakatan para pelaku negara