Kabinet Burhanuddin Harahap: Sebuah Kabinet Koalisi di Era Demokrasi Parlementer
Pendahuluan
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet kelima pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 dan bertugas hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap, seorang politikus terkemuka dari partai Masyumi.
Latar Belakang Pembentukan
Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tanggal 23 Juli 1955. Jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
- Ketidakpercayaan parlemen terhadap kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.
- Ketidaksepakatan antara PNI dan Masyumi mengenai perimbangan kekuatan dalam kabinet.
- Adanya mosi tidak percaya dari PNI terhadap Menteri Luar Negeri, Anak Agung Gde Agung.
Komposisi Kabinet
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari 13 partai politik. Masyumi menjadi partai terkuat dalam kabinet ini dengan mendapatkan 10 kursi menteri. Berikut adalah beberapa menteri kunci dalam kabinet ini:
- Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap (Masyumi)
- Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung (Partai Nasional Indonesia)
- Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo (Partai Sosialis Indonesia)
- Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata (Masyumi)
- Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur (Partai Sarekat Islam Indonesia)
- Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo (Partai Sosialis Indonesia)
- Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo (Partai Katolik)
- Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan (Partai Nahdlatul Ulama)
Program Kerja Kabinet
Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki beberapa program kerja utama, antara lain:
- Menyelenggarakan pemilu umum yang pertama di Indonesia.
- Menyelesaikan masalah Irian Barat melalui perundingan dengan Belanda.
- Memulihkan keamanan dan ketertiban di dalam negeri.
- Meningkatkan taraf hidup rakyat.
Pemilu 1955
Salah satu pencapaian utama Kabinet Burhanuddin Harahap adalah penyelenggaraan pemilu umum yang pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955. Pemilu ini diikuti oleh 104 partai politik dan dimenangkan oleh Masyumi dengan perolehan suara terbanyak.
Penyelesaian Masalah Irian Barat
Kabinet Burhanuddin Harahap juga berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat melalui perundingan dengan Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1955, Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk membahas masalah Irian Barat.
Keberhasilan dan Kegagalan Kabinet
Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu umum yang pertama di Indonesia dan mencapai kemajuan dalam perundingan mengenai Irian Barat. Namun, kabinet ini juga menghadapi beberapa masalah, antara lain:
- Adanya perbedaan pendapat antara partai-partai politik dalam kabinet.
- Terjadinya pemberontakan DI/TII di beberapa daerah.
- Memburuknya situasi ekonomi.
Akhir Kekuasaan Kabinet
Kabinet Burhanuddin Harahap akhirnya demisioner pada tanggal 3 Maret 1956 setelah gagal menyelesaikan masalah DI/TII dan mengatasi situasi ekonomi yang memburuk. Kabinet ini digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Penutup
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan salah satu kabinet penting dalam sejarah Indonesia. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu umum yang pertama di Indonesia dan mencapai kemajuan dalam perundingan mengenai Irian Barat. Meskipun demikian, kabinet ini juga menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini.
Kesimpulan
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang dibentuk pada masa demokrasi parlementer. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja utama, antara lain menyelenggarakan pemilu umum, menyelesaikan masalah Irian Barat, dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu umum yang pertama di Indonesia dan mencapai kemajuan dalam perundingan mengenai Irian Barat. Namun, kabinet ini juga menghadapi beberapa masalah yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini.
