Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, memutus perkara pada tingkat kasasi, dan mengawasi jalannya peradilan di wilayah Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.
Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya pada tingkat kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding. Mahkamah Agung berwenang untuk menguatkan, membatalkan, atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding.
Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peradilan di wilayah Indonesia. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.
Mahkamah Agung adalah lembaga yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Lembaga ini berperan sebagai pelindung hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di masyarakat.
Sebagai penutup dari bagian pendahuluan, Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia.
Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur organisasi Mahkamah Agung dan persyaratan untuk menjadi hakim Mahkamah Agung.
mahkamah agung adalah
Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
- Mengadili perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.
- Memutus perkara pada tingkat kasasi.
- Mengawasi jalannya peradilan di Indonesia.
- Pelindung hak asasi manusia.
- menegakkan keadilan di masyarakat.
- Struktur organisasi yang kompleks.
- Persyaratan ketat untuk menjadi hakim.
Mahkamah Agung adalah lembaga yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia.
Mengadili perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.
Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Dalam mengadili perkara pidana, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan di atas 5 tahun, atau pidana denda di atas Rp1 miliar. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang diancam dengan pidana mati.
Dalam mengadili perkara perdata, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang bernilai di atas Rp2 miliar. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang bersifat keperdataan khusus, seperti perkara perkawinan, perceraian, dan warisan.
Dalam mengadili perkara tata usaha negara, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang bersifat final. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang tidak bersifat final, tetapi mempunyai akibat hukum yang bersifat final.
Dalam mengadili perkara agama, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari keputusan pengadilan agama yang bersifat final. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari keputusan pengadilan agama yang tidak bersifat final, tetapi mempunyai akibat hukum yang bersifat final.
Dalam mengadili perkara militer, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari keputusan pengadilan militer yang bersifat final. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari keputusan pengadilan militer yang tidak bersifat final, tetapi mempunyai akibat hukum yang bersifat final.
Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara tersebut dengan seksama dan adil. Mahkamah Agung juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di masyarakat.
Demikianlah penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.
Memutus perkara pada tingkat kasasi.
Mahkamah Agung berwenang untuk memutus perkara pada tingkat kasasi.
- Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding.
Pihak yang tidak puas tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian akan memeriksa dan memutus perkara tersebut kembali.
- Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguatkan, membatalkan, atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding.
Jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap. Jika Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, maka perkara tersebut akan dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama untuk disidangkan kembali.
- Mahkamah Agung memutus perkara pada tingkat kasasi dengan seksama dan adil.
Mahkamah Agung juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di masyarakat.
- Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bersifat final dan mengikat.
Artinya, putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.
Demikianlah penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada tingkat kasasi.
Mengawasi jalannya peradilan di Indonesia.
Mahkamah Agung berwenang untuk mengawasi jalannya peradilan di Indonesia.
- Mahkamah Agung mengawasi jalannya peradilan di Indonesia melalui berbagai cara.
Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.
- Mahkamah Agung juga mengawasi jalannya peradilan di Indonesia melalui penerbitan peraturan-peraturan dan surat edaran.
Peraturan-peraturan dan surat edaran tersebut mengatur tentang tata cara berperkara di pengadilan, serta tentang perilaku hakim dan aparatur pengadilan lainnya.
- Mahkamah Agung juga mengawasi jalannya peradilan di Indonesia melalui penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat.
Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran hukum atau penyimpangan yang terjadi di pengadilan-pengadilan.
- Mahkamah Agung akan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat tersebut.
Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan yang bersangkutan, dan dapat memberikan sanksi kepada hakim atau aparatur pengadilan lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan.
Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan penting dalam menjaga dan mengawasi jalannya peradilan di Indonesia agar berjalan dengan baik, adil, dan berwibawa.
Pelindung hak asasi manusia.
Mahkamah Agung adalah pelindung hak asasi manusia.
- Mahkamah Agung melindungi hak asasi manusia melalui putusannya-putusannya.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan.
- Mahkamah Agung juga melindungi hak asasi manusia melalui penerbitan peraturan-peraturan dan surat edaran.
Peraturan-peraturan dan surat edaran tersebut mengatur tentang tata cara berperkara di pengadilan, serta tentang perilaku hakim dan aparatur pengadilan lainnya. Peraturan-peraturan dan surat edaran tersebut juga mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.
- Mahkamah Agung juga melindungi hak asasi manusia melalui penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat.
Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di pengadilan-pengadilan.
- Mahkamah Agung akan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat tersebut.
Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan yang bersangkutan, dan dapat memberikan sanksi kepada hakim atau aparatur pengadilan lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Mahkamah Agung memastikan bahwa hak asasi manusia dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam proses peradilan.
Menegakkan keadilan di masyarakat.
Mahkamah Agung menegakkan keadilan di masyarakat melalui putusannya-putusannya. Dalam putusannya, Mahkamah Agung selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Mahkamah Agung juga tidak pandang bulu dalam memutus perkara. Siapa pun yang bersalah, pasti akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mahkamah Agung juga menegakkan keadilan di masyarakat melalui penerbitan peraturan-peraturan dan surat edaran. Peraturan-peraturan dan surat edaran tersebut mengatur tentang tata cara berperkara di pengadilan, serta tentang perilaku hakim dan aparatur pengadilan lainnya. Peraturan-peraturan dan surat edaran tersebut juga mengatur tentang bagaimana menegakkan keadilan dalam proses peradilan.
Mahkamah Agung juga menegakkan keadilan di masyarakat melalui penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran hukum atau penyimpangan yang terjadi di pengadilan-pengadilan. Mahkamah Agung akan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat tersebut. Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan yang bersangkutan, dan dapat memberikan sanksi kepada hakim atau aparatur pengadilan lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan.
Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan penting dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Mahkamah Agung memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam proses peradilan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang diperlakukan tidak adil.
Mahkamah Agung adalah lembaga yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Mahkamah Agung berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, menegakkan keadilan di masyarakat, dan mengawasi jalannya peradilan di Indonesia.
Struktur organisasi yang kompleks.
Mahkamah Agung memiliki struktur organisasi yang kompleks. Struktur organisasi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
- Ketua Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung adalah pimpinan tertinggi Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh para hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.
- Wakil Ketua Mahkamah Agung
Wakil Ketua Mahkamah Agung membantu Ketua Mahkamah Agung dalam memimpin Mahkamah Agung. Wakil Ketua Mahkamah Agung juga dipilih oleh para hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.
- Hakim Agung
Hakim Agung adalah pejabat negara yang memutus perkara di Mahkamah Agung. Hakim Agung diangkat oleh Presiden atas usulan Komisi Yudisial.
- Panitera Mahkamah Agung
Panitera Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang bertugas membantu hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara.
- Sekretaris Mahkamah Agung
Sekretaris Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang bertugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam mengelola administrasi Mahkamah Agung.
Struktur organisasi Mahkamah Agung yang kompleks ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mahkamah Agung dapat mengadili perkara dengan cepat, adil, dan berwibawa.
Persyaratan ketat untuk menjadi hakim.
Untuk menjadi hakim agung, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Berkewarganegaraan Indonesia.
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Berusia minimal 45 tahun dan maksimal 65 tahun.
- Berpendidikan doktor di bidang hukum.
- Punya pengalaman sebagai hakim minimal 15 tahun.
- Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon hakim agung.
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- Tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berat.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
Persyaratan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim agung yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan moralitas yang baik. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, adil, dan berwibawa.
FAQ
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang Mahkamah Agung:
Question 1: Apa tugas dan fungsi Mahkamah Agung?
Answer 1: Tugas dan fungsi Mahkamah Agung adalah mengadili perkara pada tingkat kasasi, memutus perkara yang menjadi kewenangannya, dan mengawasi jalannya peradilan di wilayah Indonesia.
Question 2: Siapa saja yang dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung?
Answer 2: Pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Question 3: Bagaimana cara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung?
Answer 3: Untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding harus mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memutus perkara tersebut.
Question 4: Berapa biaya yang diperlukan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung?
Answer 4: Biaya yang diperlukan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Biaya Perkara di Mahkamah Agung. Biaya tersebut bervariasi tergantung pada jenis perkara dan tingkat pengadilan yang memutus perkara tersebut.
Question 5: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memutus perkara kasasi di Mahkamah Agung?
Answer 5: Waktu yang dibutuhkan untuk memutus perkara kasasi di Mahkamah Agung bervariasi tergantung pada kompleksitas perkara dan jumlah perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung. Namun, umumnya perkara kasasi di Mahkamah Agung dapat diputus dalam waktu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun.
Question 6: Apa saja jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung?
Answer 6: Mahkamah Agung menangani berbagai jenis perkara, antara lain perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.
Question 7: Bagaimana cara mengetahui informasi tentang perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung?
Answer 7: Informasi tentang perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung dapat diperoleh melalui situs web Mahkamah Agung atau melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.
Demikianlah beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang Mahkamah Agung. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda dapat menghubungi Mahkamah Agung melalui situs web atau melalui telepon.
Setelah membaca FAQ di atas, diharapkan Anda dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang Mahkamah Agung.
Tips
Berikut ini adalah beberapa tips bagi masyarakat umum terkait dengan Mahkamah Agung:
Tip 1: Manfaatkan situs web dan aplikasi SIPP Mahkamah Agung.
Situs web dan aplikasi SIPP Mahkamah Agung dapat digunakan untuk mencari informasi tentang perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung. Masyarakat dapat mencari informasi perkara berdasarkan nomor perkara, nama pihak, atau jenis perkara.
Tip 2: Hubungi Mahkamah Agung jika memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan.
Jika masyarakat memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan terkait dengan perkara di Mahkamah Agung, dapat menghubungi Mahkamah Agung melalui situs web atau melalui telepon. Petugas Mahkamah Agung akan memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan.
Tip 3: Hadiri sidang pengadilan jika diundang.
Jika masyarakat diundang untuk menghadiri sidang pengadilan di Mahkamah Agung, sebaiknya hadir tepat waktu dan bersikap sopan selama sidang berlangsung. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan kepada hakim atau petugas pengadilan jika ada hal yang tidak dipahami.
Tip 4: Hormati keputusan pengadilan.
Keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Jika tidak puas dengan keputusan pengadilan, pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum lainnya, seperti mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Demikianlah beberapa tips bagi masyarakat umum terkait dengan Mahkamah Agung. Semoga tips-tips ini bermanfaat.
Dengan memahami informasi dan tips di atas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.
Conclusion
Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, memutus perkara yang menjadi kewenangannya, dan mengawasi jalannya peradilan di wilayah Indonesia.
Mahkamah Agung memiliki struktur organisasi yang kompleks dan persyaratan yang ketat untuk menjadi hakim agung. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan militer.
Mahkamah Agung merupakan pelindung hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di masyarakat. Mahkamah Agung memutus perkara dengan adil dan tidak pandang bulu. Mahkamah Agung juga mengawasi jalannya peradilan di Indonesia dan menindak tegas hakim atau aparatur pengadilan lainnya yang melakukan pelanggaran.
Sebagai penutup, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Mahkamah Agung berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
Demikianlah artikel tentang Mahkamah Agung. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Mahkamah Agung.