Pengumuman PPPK Kesehatan 2024: Catatan Kritis dan Harapan
Pada tanggal 15 Desember 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan hasil akhir seleksi PPPK tenaga kesehatan dan teknis tahun anggaran 2023. Pengumuman ini disambut gembira oleh para peserta seleksi yang dinyatakan lulus. Namun, di sisi lain, pengumuman ini juga menimbulkan sejumlah catatan kritis.
Salah satu catatan kritis yang muncul adalah terkait dengan rasio kelulusan yang relatif rendah. Dari total 1.034.895 pelamar PPPK tenaga kesehatan, hanya 39.101 orang yang dinyatakan lulus. Rasio kelulusan ini hanya sebesar 3,77%. Rasio kelulusan yang rendah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia tidak akan terpenuhi.
Catatan kritis lainnya adalah terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT). SKTT adalah seleksi yang dilakukan oleh instansi tertentu untuk menilai kompetensi teknis tertentu yang tidak dapat dinilai melalui seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKTT menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya adalah terkait dengan ketidakjelasan kriteria kelulusan.
Selain catatan kritis, pengumuman PPPK tenaga kesehatan 2024 juga menimbulkan sejumlah harapan. Harapan pertama adalah agar pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas seleksi PPPK tenaga kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional yang dapat menjadi PPPK.
Harapan kedua adalah agar pemerintah dapat segera merekrut PPPK tenaga kesehatan yang telah dinyatakan lulus. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan di berbagai instansi pemerintah.
Berikut ini adalah ulasan lebih rinci terkait dengan catatan kritis dan harapan dari pengumuman PPPK tenaga kesehatan 2024:
Catatan Kritis
- Rasio kelulusan yang rendah
Rasio kelulusan yang rendah menjadi salah satu catatan kritis yang muncul dari pengumuman PPPK tenaga kesehatan 2024. Rasio kelulusan yang rendah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia tidak akan terpenuhi.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, terdapat sekitar 1,2 juta tenaga kesehatan yang bekerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 600.000 orang merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dengan rasio kelulusan yang rendah ini, maka dibutuhkan sekitar 100.000 seleksi PPPK tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Namun, dalam kenyataannya, pemerintah hanya membuka sekitar 50.000 formasi PPPK tenaga kesehatan. Hal ini berarti bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah tidak akan terpenuhi secara optimal.
- Pelaksanaan SKTT
Pelaksanaan SKTT juga menjadi salah satu catatan kritis yang muncul dari pengumuman PPPK tenaga kesehatan 2024. SKTT adalah seleksi yang dilakukan oleh instansi tertentu untuk menilai kompetensi teknis tertentu yang tidak dapat dinilai melalui SKD dan SKB.
Pelaksanaan SKTT menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya adalah terkait dengan ketidakjelasan kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan SKTT ditetapkan oleh masing-masing instansi, sehingga tidak ada standarisasi yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi peserta seleksi.
Selain itu, pelaksanaan SKTT juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktik kecurangan. Hal ini dikarenakan SKTT tidak dilakukan secara terbuka dan transparan.
Harapan
- Peningkatan kualitas seleksi PPPK tenaga kesehatan
Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas seleksi PPPK tenaga kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional yang dapat menjadi PPPK.
Peningkatan kualitas seleksi PPPK tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
* Meningkatkan standarisasi seleksi * Melakukan seleksi secara terbuka dan transparan * Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi - Percepatan rekrutmen PPPK tenaga kesehatan
Pemerintah perlu segera merekrut PPPK tenaga kesehatan yang telah dinyatakan lulus. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan di berbagai instansi pemerintah.
Percepatan rekrutmen PPPK tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
* Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait * Menyederhanakan proses administrasi * Meningkatkan anggaran untuk rekrutmen Kesimpulan
Pengumuman PPPK tenaga kesehatan 2024 menimbulkan sejumlah catatan kritis dan harapan. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti catatan kritis tersebut dan memenuhi harapan yang muncul dari pengumuman ini.