Tidak Bayar Pinjol Ilegal: Apa yang Harus Dilakukan?
Pinjaman online (pinjol) ilegal merupakan salah satu masalah yang masih marak terjadi di Indonesia. Pinjol ilegal kerap melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum, seperti mengenakan bunga yang tinggi, melakukan penagihan yang agresif, hingga menyebarkan data pribadi peminjam.
Akibatnya, banyak peminjam yang merasa tertekan dan akhirnya memilih untuk tidak membayar utang mereka. Lantas, apakah tidak membayar pinjol ilegal merupakan tindakan yang tepat?
Prinsip Dasar Pinjol Ilegal
Pada prinsipnya, pinjol dinyatakan ilegal bukan karena adanya pengancaman saat penagihan atau pengenaan bunga tinggi, melainkan karena pihak penyelenggara pinjol belum terdaftar dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu syarat penyelenggara pinjol adalah harus terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Dengan demikian, pinjol yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK dapat dikatakan sebagai pinjol ilegal.
Konsekuensi Hukum Tidak Bayar Pinjol Ilegal
Walaupun pinjol ilegal, hal ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk tidak membayar utang atau pinjaman yang telah diberikan. Peminjam tetap memiliki kewajiban untuk membayar utang tersebut, baik secara sukarela maupun melalui jalur hukum.
Jika peminjam tidak membayar utang pinjol ilegal, maka penyelenggara pinjol dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menagih utangnya, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan.
Dalam hal ini, peminjam dapat dikenakan sanksi hukum, seperti:
- Putusan pengadilan yang menghukum peminjam untuk membayar utang beserta bunga dan denda.
- Penerapan sita jaminan oleh pengadilan untuk menutupi nilai utang.
- Pencabutan hak milik oleh pengadilan atas aset peminjam untuk menutupi nilai utang.
Selain itu, peminjam juga dapat dikenakan sanksi pidana, seperti:
- Pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
- Pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
Apa yang Harus Dilakukan jika Terjebak Pinjol Ilegal?
Jika Anda terjebak pinjol ilegal, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan, yaitu:
- Cobalah untuk bernegosiasi dengan penyelenggara pinjol untuk mendapatkan keringanan.
- Jika tidak berhasil, Anda dapat melaporkan pinjol tersebut ke OJK atau kepolisian.
- Anda juga dapat meminta bantuan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.
Berikut ini adalah beberapa tips untuk menghindari terjebak pinjol ilegal:
- Pastikan penyelenggara pinjol terdaftar dan memiliki izin dari OJK.
- Bacalah dengan cermat syarat dan ketentuan pinjaman sebelum mengajukan pinjaman.
- Jangan mudah tergiur dengan penawaran pinjaman yang mudah dan cepat cair.