Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak daerah yang dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan. PBB termasuk jenis pajak objektif, artinya pajak ini dikenakan berdasarkan objek pajaknya, bukan subjek pajaknya. Objek PBB adalah tanah dan bangunan, sedangkan subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki tanah dan bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, PBB juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur tata guna tanah dan bangunan.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang PBB, berikut ini akan dijelaskan mengenai kepanjangan PBB, fungsi PBB, dan manfaat PBB.
kepanjangan pbb
Pajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB, merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan.
- Pajak Daerah
- Dikenakan pada Tanah
- Dikenakan pada Bangunan
- Sumber Pendapatan Daerah
- Membiayai Pembangunan Daerah
- Mengatur Tata Guna Tanah
- Mengatur Tata Guna Bangunan
PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, PBB juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur tata guna tanah dan bangunan.
Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak yang berada di wilayah daerah tersebut. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk jenis pajak daerah. PBB dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan di wilayah daerah tertentu. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai pemilik tanah dan bangunan di wilayah tersebut.
PBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PBB-P2 dan PBB-P3. PBB-P2 adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Sedangkan PBB-P3 adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan non-usaha.
Besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berbeda-beda, tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
PBB merupakan salah satu pajak daerah yang penting. Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan di wilayah daerah tertentu wajib membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dikenakan pada Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada tanah. Tanah yang dikenakan PBB adalah tanah yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Tanah yang dimaksud di sini meliputi tanah darat, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah kosong.
Besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berbeda-beda, tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) tanah. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. NJOP tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: luas tanah, lokasi tanah, dan peruntukan tanah.
PBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PBB-P2 dan PBB-P3. PBB-P2 adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Sedangkan PBB-P3 adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan non-usaha.
Wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Sedangkan wajib pajak PBB-P3 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan non-usaha.
PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Karena itu, wajib pajak yang memiliki tanah wajib membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dikenakan pada Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada bangunan. Bangunan yang dikenakan PBB adalah bangunan yang berdiri di atas tanah. Bangunan tersebut dapat berupa rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, gudang, dan sebagainya.
- Bangunan Tempat Tinggal
Bangunan tempat tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal orang. Bangunan tempat tinggal dapat berupa rumah, apartemen, atau rumah susun.
- Bangunan Tempat Usaha
Bangunan tempat usaha adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Bangunan tempat usaha dapat berupa gedung perkantoran, pabrik, gudang, atau ruko.
- Bangunan Tempat Ibadah
Bangunan tempat ibadah adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan ibadah. Bangunan tempat ibadah dapat berupa masjid, gereja, pura, atau vihara.
- Bangunan Tempat Pendidikan
Bangunan tempat pendidikan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Bangunan tempat pendidikan dapat berupa sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya.
Besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berbeda-beda, tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) bangunan. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. NJOP bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: luas bangunan, lokasi bangunan, dan peruntukan bangunan.
Sumber Pendapatan Daerah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
- Pembangunan Infrastruktur
Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya.
- Pendidikan
Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan.
- Kesehatan
Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik.
- Pelayanan Publik Lainnya
Hasil pemungutan PBB juga digunakan untuk membiayai pelayanan publik lainnya, seperti kebersihan lingkungan, pemadam kebakaran, dan keamanan.
Besaran PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak berbeda-beda, tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Membiayai Pembangunan Daerah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
- Pembangunan Infrastruktur
Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pendidikan
Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
- Kesehatan
Hasil pemungutan PBB digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah.
- Pelayanan Publik Lainnya
Hasil pemungutan PBB juga digunakan untuk membiayai pelayanan publik lainnya, seperti kebersihan lingkungan, pemadam kebakaran, dan keamanan. Pelayanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Besaran PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak berbeda-beda, tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Mengatur Tata Guna Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur tata guna tanah. Tata guna tanah adalah pengaturan penggunaan tanah berdasarkan peruntukannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah setempat menetapkan tata guna tanah melalui peraturan daerah (perda). Dalam perda tersebut, diatur tentang zonasi wilayah, penggunaan lahan, dan ketentuan bangunan.
Zoning wilayah adalah pembagian wilayah daerah menjadi beberapa zona, seperti zona perumahan, zona perdagangan, zona industri, dan zona pertanian. Penggunaan lahan adalah pengaturan tentang jenis kegiatan yang boleh dilakukan di suatu wilayah. Misalnya, di zona perumahan hanya boleh dibangun rumah tinggal, sedangkan di zona industri hanya boleh dibangun pabrik.
Ketentuan bangunan adalah pengaturan tentang persyaratan bangunan yang boleh dibangun di suatu wilayah. Misalnya, di zona perumahan, tinggi bangunan dibatasi maksimal 2 lantai, sedangkan di zona industri, tinggi bangunan tidak dibatasi.
Dengan adanya PBB dan pengaturan tata guna tanah, pemerintah daerah dapat mengendalikan penggunaan tanah dan bangunan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.
Wajib pajak PBB wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak membayar PBB, maka pemerintah daerah dapat mengenakan sanksi berupa denda atau penyitaan aset.
Mengatur Tata Guna Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur tata guna bangunan. Tata guna bangunan adalah pengaturan tentang bentuk, ukuran, dan penampilan bangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah setempat menetapkan tata guna bangunan melalui peraturan daerah (perda). Dalam perda tersebut, diatur tentang ketentuan bangunan, seperti: ketinggian bangunan, luas bangunan, jarak bangunan, dan bentuk bangunan.
Ketentuan bangunan ini berbeda-beda untuk setiap zona wilayah. Misalnya, di zona perumahan, tinggi bangunan dibatasi maksimal 2 lantai, sedangkan di zona industri, tinggi bangunan tidak dibatasi.
Dengan adanya PBB dan pengaturan tata guna bangunan, pemerintah daerah dapat mengendalikan pembangunan bangunan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan.
Wajib pajak PBB wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak membayar PBB, maka pemerintah daerah dapat mengenakan sanksi berupa denda atau penyitaan aset.