Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 210 Aktivitas Kelompok
Pada halaman 210 buku paket Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 8 SMP/MTs, terdapat aktivitas kelompok yang membahas tentang bentuk-bentuk kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Aktivitas ini bertujuan untuk memperluas pemahaman siswa tentang salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Pembahasan
Pada aktivitas kelompok ini, siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian, siswa diminta untuk mencari informasi tentang bentuk-bentuk kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, atau internet.
Setelah mendapatkan informasi, siswa diminta untuk mengisi tabel yang tersedia pada buku paket. Tabel tersebut berisi informasi tentang bentuk kerja paksa, tujuan pelaksanaannya, dan dampak negatifnya.
Berikut adalah kunci jawaban aktivitas kelompok pada halaman 210 buku paket IPS kelas 8 SMP/MTs:
| Bentuk Kerja Paksa | Tujuan Pelaksanaan | Dampak Negatif |
|---|---|---|
| Rodi | Membangun infrastruktur dan fasilitas umum | Merugikan ekonomi masyarakat, menyebabkan kelaparan, dan kematian |
| Heerendiensten | Membantu tuan tanah Belanda dalam mengelola perkebunan | Merugikan ekonomi masyarakat, menyebabkan kelaparan, dan kematian |
| Penyerahan wajib hasil bumi | Menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah Belanda | Merugikan perekonomian masyarakat, menyebabkan kelaparan, dan kematian |
| Angkutan paksa | Membawa hasil bumi dari daerah penghasil ke daerah pengumpulan | Merugikan ekonomi masyarakat, menyebabkan kelaparan, dan kematian |
Kesimpulan
Kebijakan kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena kerja paksa dilakukan dengan paksaan dan tanpa upah yang memadai. Akibatnya, masyarakat Indonesia mengalami kerugian ekonomi, kelaparan, dan kematian.
Kebijakan kerja paksa ini merupakan salah satu bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda.