Sistem parlementer adalah salah satu sistem pemerintahan yang umum di dunia. Sistem ini dicirikan dengan adanya pemisahan kekuasaan yang tidak tegas antara lembaga legislatif (parlemen) dan lembaga eksekutif (pemerintah). Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan, yang biasanya disebut perdana menteri, diangkat oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen.
Pengertian Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi terletak pada parlemen, yang dipilih oleh rakyat secara langsung atau tidak langsung. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan, serta untuk mengesahkan undang-undang.
Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya disebut perdana menteri. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
Ciri-Ciri Sistem Parlementer
Sistem parlementer memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lainnya, yaitu:
- Pemisahan kekuasaan yang tidak tegas antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan diangkat oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen.
- Kepala pemerintahan dan kepala negara tidak selalu orang yang sama. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya disebut perdana menteri, sedangkan kepala negara biasanya disebut presiden atau raja.
- Parlemen memiliki kekuasaan yang besar. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala pemerintahan, serta untuk mengesahkan undang-undang.
Kelebihan Sistem Parlementer
Sistem parlementer memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
- Stabilitas pemerintahan yang tinggi. Dalam sistem parlementer, jika ada perpecahan dalam parlemen, maka pemerintahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Hal ini dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang tidak stabil.
- Kekompakan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang sama. Hal ini dapat meningkatkan kekompakan antara kedua lembaga tersebut.
- Partisipasi rakyat yang lebih besar. Dalam sistem parlementer, rakyat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui parlemen.
Kekurangan Sistem Parlementer
Sistem parlementer juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:
- Ketidakstabilan pemerintahan. Dalam sistem parlementer, pemerintahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemerintahan yang tidak stabil.
- Kemungkinan terjadinya korupsi. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dan anggota parlemen berasal dari partai yang sama. Hal ini dapat meningkatkan peluang terjadinya korupsi.
- Kesulitan untuk melaksanakan reformasi. Dalam sistem parlementer, eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang sama. Hal ini dapat menyulitkan untuk melaksanakan reformasi, terutama jika reformasi tersebut tidak didukung oleh partai yang berkuasa.
Penerapan Sistem Parlementer di Indonesia
Indonesia pernah menggunakan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 hingga 1959. Sistem parlementer kembali diterapkan di Indonesia pada era Reformasi, yaitu sejak tahun 1999 hingga sekarang.
Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang besar, termasuk kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri.
Pada era Reformasi, Indonesia menggunakan sistem parlementer dengan sistem pemerintahan semi presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang lebih terbatas, dan kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri berada di tangan parlemen.
Kesimpulan
Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang memiliki ciri-ciri pemisahan kekuasaan yang tidak tegas antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, kepala pemerintahan dan kepala negara tidak selalu orang yang sama, dan parlemen memiliki kekuasaan yang besar. Sistem parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti stabilitas pemerintahan yang tinggi, kekompakan antara eksekutif dan legislatif, partisipasi rakyat yang lebih besar, ketidakstabilan pemerintahan, kemungkinan terjadinya korupsi, dan kesulitan untuk melaksanakan reformasi.
Penerapan sistem parlementer di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dari sistem parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial pada masa awal kemerdekaan, hingga sistem parlementer dengan sistem pemerintahan semi presidensial pada era Reformasi.