Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan dan jenis yang setara dengan PNS. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Salah satu hak yang didapatkan oleh PPPK adalah jaminan pensiun. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang signifikan, mengingat sebelumnya hanya PNS yang memiliki hak tersebut. Dengan adanya jaminan pensiun, PPPK dapat memiliki masa depan yang lebih terjamin setelah mereka tidak lagi bekerja.
Hak dan Kewajiban Pensiunan PPPK
Hak dan kewajiban pensiunan PPPK diatur dalam Pasal 21 ayat 6e UU ASN. Berdasarkan pasal tersebut, jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PPPK dibayarkan setelah mereka berhenti bekerja.
Jaminan pensiun PPPK terdiri dari iuran pasti (defined contribution) yang dibayarkan oleh pemerintah selaku pemberi kerja dan PPPK. Besaran iuran pasti untuk jaminan pensiun PPPK ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP).
Sementara itu, jaminan hari tua PPPK terdiri dari iuran pasti dan iuran manfaat pasti (defined benefit). Besaran iuran pasti untuk jaminan hari tua PPPK ditetapkan oleh PP.
Selain jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pensiunan PPPK juga memiliki hak-hak lainnya, seperti:
- Penghasilan
- Penghargaan yang bersifat motivasi
- Tunjangan dan fasilitas
- Lingkungan kerja
- Pengembangan diri
- Bantuan hukum
Permasalahan Pensiunan PPPK
Meskipun telah memiliki hak jaminan pensiun, pensiunan PPPK masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling utama adalah belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara detail mengenai jaminan pensiun PPPK.
Peraturan pemerintah tersebut penting untuk mengatur berbagai hal, seperti:
- Besaran iuran pasti untuk jaminan pensiun PPPK
- Prosedur pencairan jaminan pensiun PPPK
- Hak-hak lain yang didapatkan oleh pensiunan PPPK
Selain itu, pensiunan PPPK juga menghadapi permasalahan terkait dengan besaran jaminan pensiun yang diterima. Besaran jaminan pensiun PPPK akan bergantung pada lama masa kerja dan besaran gaji terakhir.
Bagi pensiunan PPPK yang memiliki masa kerja yang singkat dan gaji yang rendah, besaran jaminan pensiun yang diterima mungkin tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan sosial.
Solusi untuk Permasalahan Pensiunan PPPK
Untuk mengatasi permasalahan pensiunan PPPK, pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur secara detail mengenai jaminan pensiun PPPK. Peraturan pemerintah tersebut perlu memperhatikan berbagai hal, seperti:
- Besaran iuran pasti untuk jaminan pensiun PPPK yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pensiunan
- Prosedur pencairan jaminan pensiun PPPK yang mudah dan transparan
- Hak-hak lain yang didapatkan oleh pensiunan PPPK, seperti bantuan kesehatan dan bantuan sosial
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jaminan pensiun PPPK. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pensiunan PPPK.
Kesimpulan
Pensiunan PPPK merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pensiunan PNS. Namun, pensiunan PPPK masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara detail mengenai jaminan pensiun PPPK dan besaran jaminan pensiun yang belum mencukupi.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur secara detail mengenai jaminan pensiun PPPK. Peraturan pemerintah tersebut perlu memperhatikan berbagai hal, seperti besaran iuran pasti yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pensiunan, prosedur pencairan jaminan pensiun yang mudah dan transparan, serta hak-hak lain yang didapatkan oleh pensiunan PPPK.