Perkembangan Ekonomi Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer

Perkembangan Ekonomi Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer

Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, yang berarti bahwa kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Sistem ini menyebabkan terjadinya pergantian kabinet yang cukup sering, yaitu sebanyak 27 kabinet dalam kurun waktu sembilan tahun.

Pergantian kabinet yang sering ini tentu saja berdampak pada perkembangan ekonomi Indonesia. Pada masa awal demokrasi parlementer, Indonesia masih dalam proses pemulihan dari dampak Perang Dunia II dan Revolusi Nasional Indonesia. Ekonomi Indonesia masih belum stabil, dan inflasi masih tinggi.

Pemerintah pada masa ini berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan, di antaranya:

  • Gerakan Benteng

Gerakan Benteng adalah kebijakan ekonomi yang dirancang oleh Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan pada Kabinet Natsir. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia yang berat sebelah, dengan menempatkan pengusaha pribumi sebagai pelaku utama ekonomi.

Kebijakan Gerakan Benteng ini tidak berjalan dengan baik. Banyak pengusaha pribumi yang tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga banyak perusahaan Benteng yang akhirnya bangkrut.

  • Dekon

Dekon adalah kebijakan ekonomi yang dirancang oleh Menteri Keuangan J.H. Boeke pada Kabinet Sukiman. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, dengan meningkatkan produksi barang-barang kebutuhan pokok di dalam negeri.

Kebijakan Dekon ini juga tidak berjalan dengan baik. Banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi target produksi, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya bangkrut.

  • Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Rekonstruksi dan Rehabilitasi adalah kebijakan ekonomi yang dirancang oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada Kabinet Wilopo. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan perekonomian Indonesia yang rusak akibat perang.

Kebijakan Rekonstruksi dan Rehabilitasi ini cukup berhasil. Pemerintah berhasil memperbaiki infrastruktur dan perekonomian Indonesia, sehingga inflasi dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Namun, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

  • Pergantian kabinet yang sering

Pergantian kabinet yang sering membuat kebijakan ekonomi menjadi tidak konsisten. Hal ini menyebabkan investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

  • Konflik politik

Konflik politik yang terjadi pada masa ini juga turut menghambat perkembangan ekonomi Indonesia. Konflik politik ini membuat pemerintah menjadi tidak fokus pada pembangunan ekonomi.

  • Perang di Irian Barat

Perang di Irian Barat yang terjadi pada tahun 1962 juga turut menghambat perkembangan ekonomi Indonesia. Perang ini membutuhkan biaya yang besar, sehingga pemerintah harus mengurangi anggaran untuk pembangunan ekonomi.

Pada akhirnya, masa demokrasi parlementer berakhir pada tahun 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini mengembalikan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial.

Secara umum, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

  • Pergantian kabinet yang sering
  • Konflik politik
  • Perang di Irian Barat

Meskipun demikian, ada beberapa keberhasilan yang dicapai pemerintah pada masa ini, di antaranya:

  • Perbaikan infrastruktur
  • Penurunan inflasi
  • Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Keberhasilan ini merupakan modal dasar bagi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa-masa selanjutnya.