Sabtu , April 27 2024

Pemkab Garut dan Universitas Pancasila Bersinergi Atasi Dampak Perubahan Iklim

Garut, Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menjalin kerjasama dengan Universitas Pancasila dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim di wilayahnya.

Kerjasama ini difokuskan pada program pelestarian lingkungan di hulu Sungai Cimanuk dan desa-desa di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk.

Pada hari Senin (25/3/2024), Universitas Pancasila, didampingi oleh Green Climate Fund (GCF), mengadakan audiensi dengan Pemkab Garut. Audiensi ini diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Garut, Budi Gan Gan Gumilar, di Ruang Rapat Bupati Garut.

Hadir pula dalam audiensi tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Didit Fajar Putradi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Agus Ismail, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jujun Juansyah.

Asisten Administrasi Umum, Budi Gan Gan Gumilar, menyambut baik kerjasama ini. Ia menjelaskan bahwa Universitas Pancasila, bersama GCF, akan membantu pelestarian lingkungan di Garut.

Kerjasama ini akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan diawali dengan persiapan data yang dibutuhkan.

“Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik ke depan dan Garut semakin hijau lagi,” harap Budi.

“Harapannya, dengan intervensi dari GCF, Kabupaten Garut memiliki kecukupan air di musim kemarau dan tidak banjir di musim hujan,” imbuhnya.

Direktur Inovasi dan Pengembangan Usaha Universitas Pancasila, Setia Damayanti, menjelaskan bahwa pendanaan dari GCF merupakan tindak lanjut dari riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh universitasnya.

Program yang akan dilaksanakan di hulu Sungai Cimanuk bertujuan untuk mengatasi aliran air yang terlalu cepat, yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memunculkan kembali mata air untuk mengatasi masalah kekeringan.

“Program ini akan disesuaikan dengan kebutuhan Garut, yang berkaitan dengan perubahan iklim. Contohnya, ada program FOLU (Forestry on Other Land Use) dan program terkait hutan dan mangrove, yang akan kita garap bersama-sama dengan Pemkab Garut,” ujar Setia.

Program ini direncanakan akan diajukan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI pada akhir Maret 2024. Program ini akan dilaksanakan selama 7 tahun dan manfaatnya diharapkan dapat dirasakan selama 20 tahun.

Salah satu output yang diharapkan dari program ini adalah pemulihan hutan di gunung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keamanan pangan (food security), pertanian, perkebunan, perikanan, dan penyelesaian masalah sampah.

Kerjasama antara Pemkab Garut, Universitas Pancasila, dan GCF ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim di wilayah Garut. Program yang akan dijalankan di hulu Sungai Cimanuk diharapkan dapat membawa manfaat bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.